Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menangani bencana alam yang terus meningkat akibat cuaca ekstrem. Penegasan itu disampaikan menyusul rentetan banjir, longsor, dan pergerakan tanah yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat dalam beberapa pekan terakhir.
Dedi menilai penanganan bencana tidak boleh lagi bersifat reaktif. Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir sejak tahap pencegahan, mitigasi, hingga pemulihan pascabencana. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas dinas, mulai dari BPBD, Dinas Sosial, hingga aparat kewilayahan.
Dalam sejumlah kunjungan ke daerah terdampak, Dedi meminta kepala daerah tidak menunggu instruksi pusat untuk bertindak cepat. Evakuasi warga, pendirian dapur umum, hingga distribusi logistik harus dilakukan segera demi meminimalkan korban.
Ia juga menyoroti persoalan tata ruang yang dinilai menjadi penyebab berulangnya bencana. Alih fungsi lahan, penyempitan daerah resapan, serta pembangunan di kawasan rawan disebut memperparah dampak cuaca ekstrem.

Baca juga:SIM Keliling Jakarta Selasa 20 Januari 2026
Dedi menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan memperketat pengawasan tata ruang dan lingkungan. Proyek pembangunan yang berpotensi merusak ekosistem akan dievaluasi, bahkan dihentikan jika terbukti melanggar aturan.
Selain penanganan darurat, Dedi mendorong penguatan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Menurutnya, kesiapsiagaan warga menjadi kunci penting untuk mengurangi risiko korban jiwa saat bencana terjadi.
Ia memastikan Pemprov Jabar akan mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan bencana secara berkelanjutan. Komitmen ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan warganya di tengah ancaman krisis iklim yang semakin nyata.